Kabupaten Konawe Kepuluan (Konkep),
Sulawesi Tenggara (Sultra), kini menjadi incaran para pencari kerja, utamanya
bagi mereka yang ingin menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tak pelak,
transaksi pemalsuan data kependudukan pun marak terjadi di daerah yang baru
mekar 2013 lalu itu.
Sejumlah Kepala Desa (Kades) di daerah itu mengungkapkan praktek pemalsuan data kependudukan dilakukan oleh sejumlah oknum di daerah itu demi mendapatkan legalitas sebagai warga Konkep, yang menjadi syarat bagi para pelamar CPNS.
Guna mengantisipasi ini, para kades pun meminta kepada panitia penerimaan CPNS agar dilibatkan dalam verifikasi berkas, terutama berkas data kependudukan yang banyak dipalsukan. “Seharusnya melibatkan pihak kepala desa, agar tak ada warga siluman,” ujar Najim, Kepala desa Bangun Mekar, Najim, mewakili aspirasi seluruh Kades kepala yang berada di Kecamatan Wawonii Timur, kepada awak Zonasultra.com, Sabtu (23/8) malam.
Najim bersama rekan-rekannya menyayangkan adanya oknum yang melakukan pemalsuan data kependudukan. "Maunya kami dilibatkan lah, dipangilmi kami untuk melihat apakah ini warga asli desa kita atau bukan," katanya, tanpa menyebut oknum yang memalsukan data kependudukan itu.
Menurut Najim, hal ini didasari oleh surat edaran Pj Bupati Konawe Kepulauan H. Muh. Nur Sinapoy, SE, M.Si, pada poin 4, bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) CPNS harus berdomisili di Kabupaten Konawe Kepulauan. "Kartu keluarga kadang diisi oleh orang lain yang bukan bagian dari keluarga, padahal sudah ada surat edaran bupati," katanya kepada awak zonasultra.com, Minggu (24/8).
Lebih lanjut Najim mengatakan bila masih ada putra daerah yang memiliki sumber daya manusia yang bisa diandalkan, mengapa tidak. "Bahkan kalau perlu anak daerah saja yang iku tes CPNS, kan banyak sekali sarjana di Wawonii yang belum jadi PNS, sementara kuota cuma 300 orang," imbuhnya.
Informasi yang berhasil dihimpun awak Zonasultra.com, para oknum yang diduga terlibat dalam pemalsuan data kependudukan adalah oknum pejabat dan sejumlah panitia seleksi penerimaan CPNS.
Sejumlah Kepala Desa (Kades) di daerah itu mengungkapkan praktek pemalsuan data kependudukan dilakukan oleh sejumlah oknum di daerah itu demi mendapatkan legalitas sebagai warga Konkep, yang menjadi syarat bagi para pelamar CPNS.
Guna mengantisipasi ini, para kades pun meminta kepada panitia penerimaan CPNS agar dilibatkan dalam verifikasi berkas, terutama berkas data kependudukan yang banyak dipalsukan. “Seharusnya melibatkan pihak kepala desa, agar tak ada warga siluman,” ujar Najim, Kepala desa Bangun Mekar, Najim, mewakili aspirasi seluruh Kades kepala yang berada di Kecamatan Wawonii Timur, kepada awak Zonasultra.com, Sabtu (23/8) malam.
Najim bersama rekan-rekannya menyayangkan adanya oknum yang melakukan pemalsuan data kependudukan. "Maunya kami dilibatkan lah, dipangilmi kami untuk melihat apakah ini warga asli desa kita atau bukan," katanya, tanpa menyebut oknum yang memalsukan data kependudukan itu.
Menurut Najim, hal ini didasari oleh surat edaran Pj Bupati Konawe Kepulauan H. Muh. Nur Sinapoy, SE, M.Si, pada poin 4, bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) CPNS harus berdomisili di Kabupaten Konawe Kepulauan. "Kartu keluarga kadang diisi oleh orang lain yang bukan bagian dari keluarga, padahal sudah ada surat edaran bupati," katanya kepada awak zonasultra.com, Minggu (24/8).
Lebih lanjut Najim mengatakan bila masih ada putra daerah yang memiliki sumber daya manusia yang bisa diandalkan, mengapa tidak. "Bahkan kalau perlu anak daerah saja yang iku tes CPNS, kan banyak sekali sarjana di Wawonii yang belum jadi PNS, sementara kuota cuma 300 orang," imbuhnya.
Informasi yang berhasil dihimpun awak Zonasultra.com, para oknum yang diduga terlibat dalam pemalsuan data kependudukan adalah oknum pejabat dan sejumlah panitia seleksi penerimaan CPNS.
Sumber:
http://www.zonasultra.com/2014/content/view/802/513/
EmoticonEmoticon