VIVAnews -
Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan sengketa Pemilihan
Presiden, Kamis 21 Agustus 2014. Sidang putusan akan digelar sekitar
pukul 14.00 WIB. [Baca Tata Cara Hakim MK Putuskan Sengketa Pilpres]
Ribuan personel Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia dikerahkan. Bukan tanpa alasan, potensi kericuhan saat pengumuman putusan cukup besar.
Ribuan personel Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia dikerahkan. Bukan tanpa alasan, potensi kericuhan saat pengumuman putusan cukup besar.
Langkah antisipasi sangat
diperlukan untuk menjaga kondisi keamanan tetap kondusif. Aparat
keamanan telah memberlakukan status siaga satu. [Baca Pengertian Siaga 1 Bagi Polisi Saat Putusan MK]
Untuk mengamankan Ibu Kota Jakarta, sebanyak 28 ribu personel gabungan diterjunkan. Pasukan juga akan dikerahkan untuk mencegah pergerakan massa dari luar kota menuju Jakarta.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Dwi Priyatno, Rabu 20 Agustus 2014, mengatakan, selain menjaga gedung MK, pasukan gabungan juga disebar di sentra-sentra ekonomi dan objek penting lainnya di Ibu Kota. [Baca Jelang Putusan MK, Penjagaan Sentra-sentra Ekonomi Diperketat]
"Kurang lebih ada 28 ribu personel, itu termasuk dari TNI dan ada BKO. Semua itu gabungan dari sembilan Polda berjumlah 21 SSK (Satuan Setingkat Komando)," ujar Dwi.
Sepuluh ribu personel Polda yang akan diterjunkan ke Ibu Kota itu berasal dari Polda Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur.
Penjagaan di ring tiga di wilayah Ibu Kota juga akan dioptimalkan, seperti di sekitar Patung Kuda, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Pertamina, hingga Jalan Harmoni.
Dwi mengatakan, beberapa ruas jalan menuju Gedung Mahkamah Konstitusi juga akan ditutup mulai pukul 06.00 WIB. Di depan Gedung MK tidak diperbolehkan unjuk rasa untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan.
Tentara Nasional Indonesia siap membantu Polri untuk mengamankan wilayah Jakarta dan daerah lain di Indonesia di saat hingga pasca putusan MK.
TNI telah menyiapkan 30.000 personel. Dari jumlah itu, sebanyak 23.000 dikerahkan untuk membantu Polri di sejumlah titik di Indonesia. Sisanya, disiagakan sebagai pasukan cadangan yang sewaktu-waktu akan dikerahkan bila diperlukan.
"Ada 23 ribu personel yang saya BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) kepada Kapolri. Tetapi, kami juga memiliki kekuatan yang cukup besar untuk disiagakan," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 Agustus 2014.
Panglima TNI juga menyiapkan satuan-satuan khusus, termasuk Paskas (TNI AU), Kopassus, dan Kostrad. Mereka diperbantukan seandainya eskalasi meningkat.
Kata Moeldoko, TNI akan berjaga di ring 3. Tapi, jika diperlukan, TNI juga akan masuk ke ring 1. Moeldoko mengimbau agar demonstrasi yang selama ini sudah berjalan baik agar tetap dipertahankan.
"Jangan coba-coba melakukan tindakan yang merusak. Gitu ya. Kami akan bertindak keras," Moeldoko menegaskan.
Panglima sudah langsung menginstruksikan seluruh jajaran TNI di semua angkatan. Mulai Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat, untuk bersiap menjaga keamanan saat pengumuman hasil putusan MK.
Tak hanya di Jakarta, Panglima juga akan memantau langsung situasi di daerah dengan menggelar telekonferensi dengan para Pangdam. "Semuanya pada posisi siap," kata Moeldoko.
Kamis pagi akan digelar apel luar biasa dalam rangka pengamanan pada sektor-sektor yang masih belum bisa diamankan dengan baik. Apel digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Tembak di tempatMenteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan, keamanan sepanjang proses pilpres 2014 sudah diinstruksikan sejak awal. Termasuk persiapan pengamanan sidang putusan Mahkamah Konstitusi.
Namun, ketika ditanya mengenai jaminan keamanan, Djoko hanya menjawab, "Yang bisa menjamin hanya Tuhan Yang Maha Esa." [Baca Menko Polhukam: Besok, Hanya Tuhan yang Bisa Jamin Keamanan]
Sementara itu, TNI telah mencium adanya pengerahan massa besar-besaran dari sejumlah daerah menuju Ibu Kota Jakarta menjelang putusan MK.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal M Fuad Basya, Rabu 20 Agustus 2014, mengungkapkan, berdasarkan laporan intelijen TNI, diperkirakan ada ribuan orang yang akan memasuki wilayah Jakarta. Mereka berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah.
"Ada sekitar 2.000-3.000-an yang sudah terdeteksi. Tapi sudah diupayakan oleh intelijen teritorial supaya jangan sampai terjadi penumpukan massa di Jakarta," ujar Fuad.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Dwi Priyatno meminta agar para demonstran tidak membuat kericuhan saat pengumuman hasil sengketa pilpres oleh MK.
Apabila massa membuat kerusuhan dan sulit dikendalikan, polisi akan menindak tegas. Bahkan, tembak di tempat bagi para demonstran yang melakukan aksi anarki.
Namun, dia berharap hal tersebut tidak pernah terjadi dan polisi bisa mengendalikan massa yang melakukan aksi unjuk rasa.
"Jika hal itu (tembak di tempat), apakah seimbang dengan penyerangan terhadap petugas. Tentunya kita tidak mau ada unsur-unsur demokrasi dinodai. Kita lakukan tindakan sampai level enam, karena kami sudah persiapkan pasukan antianarki," kata Dwi.
Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa selaku penggugat tidak bisa menghalangi simpatisan dan relawannya untuk menyaksikan langsung sidang putusan MK.
Juru bicara Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, menegaskan, baik Prabowo Subianto maupun Hatta Rajasa tidak pernah memerintahkan para pendukungnya untuk datang ke MK. Massa yang datang selama persidangan MK merupakan respons dan inisiatif dari para pendukung.
"Kami tidak bisa menghalangi mereka untuk datang ke MK. Itu hak mereka untuk memperhatikan dan mengawal sidang di MK hingga putusan," ujar Andre.
Namun, kata Andre, Prabowo dan Hatta telah menginstruksikan para simpatisan dan relawannya untuk menaati aturan dan tidak berbuat anarki. [Baca Prabowo Instruksikan Massa Pendukung Tak Anarki di MK]
Instruksi PresidenPresiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk menerima apa pun putusan Mahkamah Konstitusi.
Untuk mengamankan Ibu Kota Jakarta, sebanyak 28 ribu personel gabungan diterjunkan. Pasukan juga akan dikerahkan untuk mencegah pergerakan massa dari luar kota menuju Jakarta.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Dwi Priyatno, Rabu 20 Agustus 2014, mengatakan, selain menjaga gedung MK, pasukan gabungan juga disebar di sentra-sentra ekonomi dan objek penting lainnya di Ibu Kota. [Baca Jelang Putusan MK, Penjagaan Sentra-sentra Ekonomi Diperketat]
"Kurang lebih ada 28 ribu personel, itu termasuk dari TNI dan ada BKO. Semua itu gabungan dari sembilan Polda berjumlah 21 SSK (Satuan Setingkat Komando)," ujar Dwi.
Sepuluh ribu personel Polda yang akan diterjunkan ke Ibu Kota itu berasal dari Polda Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur.
Penjagaan di ring tiga di wilayah Ibu Kota juga akan dioptimalkan, seperti di sekitar Patung Kuda, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Pertamina, hingga Jalan Harmoni.
Dwi mengatakan, beberapa ruas jalan menuju Gedung Mahkamah Konstitusi juga akan ditutup mulai pukul 06.00 WIB. Di depan Gedung MK tidak diperbolehkan unjuk rasa untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan.
Tentara Nasional Indonesia siap membantu Polri untuk mengamankan wilayah Jakarta dan daerah lain di Indonesia di saat hingga pasca putusan MK.
TNI telah menyiapkan 30.000 personel. Dari jumlah itu, sebanyak 23.000 dikerahkan untuk membantu Polri di sejumlah titik di Indonesia. Sisanya, disiagakan sebagai pasukan cadangan yang sewaktu-waktu akan dikerahkan bila diperlukan.
"Ada 23 ribu personel yang saya BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) kepada Kapolri. Tetapi, kami juga memiliki kekuatan yang cukup besar untuk disiagakan," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 Agustus 2014.
Panglima TNI juga menyiapkan satuan-satuan khusus, termasuk Paskas (TNI AU), Kopassus, dan Kostrad. Mereka diperbantukan seandainya eskalasi meningkat.
Kata Moeldoko, TNI akan berjaga di ring 3. Tapi, jika diperlukan, TNI juga akan masuk ke ring 1. Moeldoko mengimbau agar demonstrasi yang selama ini sudah berjalan baik agar tetap dipertahankan.
"Jangan coba-coba melakukan tindakan yang merusak. Gitu ya. Kami akan bertindak keras," Moeldoko menegaskan.
Panglima sudah langsung menginstruksikan seluruh jajaran TNI di semua angkatan. Mulai Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat, untuk bersiap menjaga keamanan saat pengumuman hasil putusan MK.
Tak hanya di Jakarta, Panglima juga akan memantau langsung situasi di daerah dengan menggelar telekonferensi dengan para Pangdam. "Semuanya pada posisi siap," kata Moeldoko.
Kamis pagi akan digelar apel luar biasa dalam rangka pengamanan pada sektor-sektor yang masih belum bisa diamankan dengan baik. Apel digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Tembak di tempatMenteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan, keamanan sepanjang proses pilpres 2014 sudah diinstruksikan sejak awal. Termasuk persiapan pengamanan sidang putusan Mahkamah Konstitusi.
Namun, ketika ditanya mengenai jaminan keamanan, Djoko hanya menjawab, "Yang bisa menjamin hanya Tuhan Yang Maha Esa." [Baca Menko Polhukam: Besok, Hanya Tuhan yang Bisa Jamin Keamanan]
Sementara itu, TNI telah mencium adanya pengerahan massa besar-besaran dari sejumlah daerah menuju Ibu Kota Jakarta menjelang putusan MK.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal M Fuad Basya, Rabu 20 Agustus 2014, mengungkapkan, berdasarkan laporan intelijen TNI, diperkirakan ada ribuan orang yang akan memasuki wilayah Jakarta. Mereka berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah.
"Ada sekitar 2.000-3.000-an yang sudah terdeteksi. Tapi sudah diupayakan oleh intelijen teritorial supaya jangan sampai terjadi penumpukan massa di Jakarta," ujar Fuad.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Dwi Priyatno meminta agar para demonstran tidak membuat kericuhan saat pengumuman hasil sengketa pilpres oleh MK.
Apabila massa membuat kerusuhan dan sulit dikendalikan, polisi akan menindak tegas. Bahkan, tembak di tempat bagi para demonstran yang melakukan aksi anarki.
Namun, dia berharap hal tersebut tidak pernah terjadi dan polisi bisa mengendalikan massa yang melakukan aksi unjuk rasa.
"Jika hal itu (tembak di tempat), apakah seimbang dengan penyerangan terhadap petugas. Tentunya kita tidak mau ada unsur-unsur demokrasi dinodai. Kita lakukan tindakan sampai level enam, karena kami sudah persiapkan pasukan antianarki," kata Dwi.
Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa selaku penggugat tidak bisa menghalangi simpatisan dan relawannya untuk menyaksikan langsung sidang putusan MK.
Juru bicara Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, menegaskan, baik Prabowo Subianto maupun Hatta Rajasa tidak pernah memerintahkan para pendukungnya untuk datang ke MK. Massa yang datang selama persidangan MK merupakan respons dan inisiatif dari para pendukung.
"Kami tidak bisa menghalangi mereka untuk datang ke MK. Itu hak mereka untuk memperhatikan dan mengawal sidang di MK hingga putusan," ujar Andre.
Namun, kata Andre, Prabowo dan Hatta telah menginstruksikan para simpatisan dan relawannya untuk menaati aturan dan tidak berbuat anarki. [Baca Prabowo Instruksikan Massa Pendukung Tak Anarki di MK]
Instruksi PresidenPresiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk menerima apa pun putusan Mahkamah Konstitusi.
Melalui Juru Bicara
Kepresidenan, Julian Pasha, Presiden SBY juga berharap seluruh elemen
masyarakat bisa saling menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
"Harapan beliau pada saat putusan MK hendaknya bisa diterima oleh seluruh rakyat. Saling menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang kontraproduktif," kata Julian Pasha, Rabu 20 Agustus 2014.
Presiden SBY, kata Julian, terus mengikuti proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, beberapa agenda kerja Presiden di luar Ibu Kota dibatalkan dan memilih untuk tetap berada di Jakarta.
"Mengingat rencana putusan akhir sengketa pilpres oleh Mahkamah Konstitusi, keberangkatan Presiden ke Papua yang semula direncanakan besok pagi, 21 Agustus 2014, ditunda," kata Julian. [Baca Jelang Putusan MK, SBY Batalkan Agenda ke Luar Jakarta]
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menambahkan, Presiden SBY juga sudah menginstruksikan seluruh pembantunya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik guna menjaga keamanan.
"Sebagai kepala negara beliau memantau, kan Pak Presiden sudah sangat serius mendukung penyelenggaraan pileg dan pilpres ini sejak bertahun-tahun lalu," kata Gamawan.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Sutarman. Sutarman mengatakan, SBY baru akan melakukan kunjungan ke daerah setelah putusan MK dibacakan dan semua berlangsung dengan tertib.
"Jadi, beliau akan concern juga memperhatikan apa yang ada di Jakarta," kata Sutarman.
"Harapan beliau pada saat putusan MK hendaknya bisa diterima oleh seluruh rakyat. Saling menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang kontraproduktif," kata Julian Pasha, Rabu 20 Agustus 2014.
Presiden SBY, kata Julian, terus mengikuti proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, beberapa agenda kerja Presiden di luar Ibu Kota dibatalkan dan memilih untuk tetap berada di Jakarta.
"Mengingat rencana putusan akhir sengketa pilpres oleh Mahkamah Konstitusi, keberangkatan Presiden ke Papua yang semula direncanakan besok pagi, 21 Agustus 2014, ditunda," kata Julian. [Baca Jelang Putusan MK, SBY Batalkan Agenda ke Luar Jakarta]
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menambahkan, Presiden SBY juga sudah menginstruksikan seluruh pembantunya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik guna menjaga keamanan.
"Sebagai kepala negara beliau memantau, kan Pak Presiden sudah sangat serius mendukung penyelenggaraan pileg dan pilpres ini sejak bertahun-tahun lalu," kata Gamawan.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Sutarman. Sutarman mengatakan, SBY baru akan melakukan kunjungan ke daerah setelah putusan MK dibacakan dan semua berlangsung dengan tertib.
"Jadi, beliau akan concern juga memperhatikan apa yang ada di Jakarta," kata Sutarman.
Sumber:
http://fokus.news.viva.co.id/news/read/530747-siaga-satu-saat-putusan-mk
EmoticonEmoticon